Hah...Ini Dia !!! Terungkap Pemilik SHM Dan SHGB Kasus Pagar Bambu Di Laut Tangerang

Hah...Ini Dia !!! Terungkap Pemilik SHM Dan SHGB Kasus Pagar Bambu Di Laut Tangerang

Jakarta | ELindonews.my.id

Melalui Konferensi Pers yang disiarkan secara daring pada Senin, 20 Januari 2025, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyebarkan informasi melalui medsos mengenai keberadaan bidang-bidang tanah yang berada di wilayah Pagar Laut Tangerang.

Dibenarkan oleh sang menteri bahwa bidang-bidang tanah yang tampak di wilayah Pagar Laut Tangerang tercantum dalam informasi aplikasi/web BHUMI milik Kementerian ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id). Mengenai jumlah bidangnya sebanyak 263 bidang.

Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.

Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Keseluruhan bidang tersebut berada di wilayah Desa Kohod, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang

Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Senin (20/1/2025).

"Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok (Selasa) sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana," pungkasnya.

"Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang," jelasnya.

Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah, selama sertifikat itu belum berusia lima tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada catat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan, tapi kalau sudah usia lima tahun harus perintah pengadilan," terangnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Mulai dari juru ukur, Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang.

"Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliance, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada," pungkasnya.

-Ridwan AP-