MEDAN | Elindonews.my.id
Ditengah dinamika ekonomi yang terus berubah, OJK memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan ketahanan sistem keuangan. Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara-Bambang Mukti Riyadi-menilai di tengah kinerja intermediasi yang bertumbuh terbatas, stabilitas sektor jasa keuangan di Sumatera Utara tetap terjaga terlihat dari ketahanan permodalan yang kuat, profil risiko yang terjaga, dan likuiditas yang memadai.
Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan perkembangan ekonomi yang stabil di tengah menurunnya kualitas komoditas kelapa sawit dampak dari fenomena cuaca ekstrem selama triwulan I 2023 dan menurunnya harga Crude Palm Oil -CPO- yang merupakan komoditas ekspor utama Sumatera Utara. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mampu tertahan oleh akselerasi sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera -JTTS- dan tetap kuatnya permintaan domestik.
Perkembangan Sektor Perbankan Kredit perbankan yang disalurkan di Sumatera Utara menurutnya menunjukkan pertumbuhan yang terbatas. Hingga April 2023, total kredit perbankan mencapai Rp 252,60 triliun atau terkontraksi -0,87 persen yoy, namun telah menunjukkan peningkatan dibanding bulan sebelumnya sebesar 1,11 persen mtm.
Kredit didominasi oleh kredit produktif sebesar 71,80 persen dengan pertumbuhan -3,48 persen yoy, dengan kontraksi paling dalam terdapat pada kredit modal kerja sebesar -6,86 persen yoy. Sementara itu, kredit investasi masih menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 2,55 persen yoy.
Selanjutnya, penghimpunan Dana Pihak Ketiga -DPK- selama tahun 2023 terpantau cenderung menurun. Per April 2023, penghimpunan DPK bertumbuh negatif sebesar -0,50 persen yoy menjadi Rp 300,88 triliun, utamanya disebabkan oleh penurunan penghimpunan dana giro sebesar -4,07 persen yoy. Sementara itu, dana deposito masih dapat tumbuh sebesar 0,55 persen yoy.
Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,90 persen -Maret 2023: 0,87 persen- dan NPL gross 2,53 persen -Maret 2023: 2,50 persen-. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp 52 miliar menjadi Rp 10,62 triliun -Maret 2023: Rp 11,14 triliun-.
Likuiditas industri perbankan yang berkantor pusat di Sumatera Utara pada April 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit -AL/NCD- dan Alat Likuid/DPK -AL/DPK- masing-masing sebesar 112,54 persen -Maret 2023: 117,54 persen- dan 23,63 persen -Maret 2023: 24,70 persen-, meskipun menurun namun jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen serta sangat memadai dalam mengantisipasi kebutuhan transaksional masyarakat Sumatera Utara.
Ketahanan permodalan bank umum berkantor pusat di Sumatera Utara tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio -CAR- yang tercatat sebesar 27,03 persen -Maret 2023: 27,12 persen-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan modal perbankan tetap berada pada tingkat yang memadai dan terjaga di atas nilai ambang batas -threshold-.
OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Perkembangan Pasar Modal
Kepala OJK KR 5 Sumbagut menjelaskan, penghimpunan dana di Pasar Modal dari perusahaan yang ada di Sumatera Utara tercatat sebanyak 10 perusahaan yang telah melakukan Initial Public Offering -IPO- perusahaan yang menerbitkan obligasi, dan 5 usaha yang menjadi penerbit securities crowdfunding -SCF- yang merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi UMKM yang potensial untuk dikembangkan di Sumatera Utara. Hingga April 2023, SCF berhasil menghimpun dana sebesar Rp 15,52 miliar yang berasal dari 3.641 investor.
Perkembangan investor pasar modal telah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke informasi keuangan. Hingga April 2023, tercatat sebanyak 498.849 rekening investor di Sumatera utara dengan pertumbuhan 26,98 persen yoy. Dari segi instrumen investasi, reksadana merupakan instrumen investasi dengan jumlah investor terbanyak, yaitu 466.799 atau tumbuh sebesar 29,24 persen yoy,
Nilai transaksi saham yang mencerminkan aktivitas perdagangan saham dalam satu bulan bergerak melandai seiring dengan menurunnya pertumbuhan jumlah investor. Selama bulan April 2023, tercatat nilai transaksi saham sebesar Rp5,15 triliun, menurun sebesar -60,58 persen dibanding April 2022. Selanjutnya, rata-rata nilai transaksi per bulan dari Januari s.d. April 2023 tercatat sebesar Rp6,86 triliun, menurun dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp7,34 triliun.
Jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu, institusi, atau kelompok tertentu di Sumatera Utara mencapai sebesar Rp 20,23 triliun atau turun -36,58 persen yoy. Hal ini mengindikasikan lebih banyak investor yang melakukan penjualan dibanding pembelian saham.
Perkembangan Sektor IKNB
Pada sektor IKNB -Industri Keuangan Non-Bank-, kata Bambang Mukti Riyadi- pendapatan premi sektor asuransi di Sumatera Utara selama Triwulan I 2023 mencapai Rp2,51 triliun, mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya -2022: -4,66 persen-.
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan premi di segmen asuransi jiwa, dengan pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa turun sebesar -4,66 persen year-on-year, mencapai nilai Rp 1,88 triliun per April 2023. Namun, akumulasi premi asuransi umum tetap tumbuh positif sebesar 8,56 persen year-on-year -2022: 30,93 persen- menjadi Rp627 miliar.
OJK terus memonitor normalisasi kinerja asuransi jiwa dan peningkatan rasio klaim yang mengindikasikan adanya konsolidasi dalam pemasaran produk asuransi jiwa, terutama pada segmen asuransi jiwa PAYDI -Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi-. OJK akan memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut dikelola dengan baik dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan dapat dimitigasi.
Di sisi lain, nilai piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan masih terus tumbuh tinggi pada April 2023 sebesar 21,55 persen yoy -Maret 2023: 23,50 persen- menjadi Rp20,46 triliun. Porsi pembiayaan yang produktif terus mengalami peningkatan hingga mencapai 38,48 persen -April 2022: 34,19 persen-, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 123,40 persen dan 25,28 persen yoy. Sementara itu, risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah -NPF- meningkat menjadi 1,94 persen -Maret 2023: 1,83 persen-.
Kinerja fintech peer to peer -P2P- lending pada April 2023 terus menunjukkan pertumbuhan, dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 49,50 persen yoy -Maret 2023: 49,43 persen- mencapai Rp 1,39 triliun. Sementara itu, tingkat risiko pembiayaan secara keseluruhan -TWP90- terus menurun menjadi 1,45 persen -Maret 2023: 1,58 persen-.
Penyaluran pembiayaan/pinjaman oleh IKNB berkantor pusat di Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif. Lembaga Keuangan Mikro -LKM- yang terdiri dari 1 LKM dan 1 Bank Wakaf Mikro -BWM- entitas di Sumatera Utara pada April 2023 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 4,94 miliar dengan pertumbuhan 18,69 persen secara yoy. LKM sebagai lembaga pembiayaan yang berfokus terhadap pengembangan masyarakat miskin produktif memiliki nominal pembiayaan yang relatif kecil dibanding lembaga lainnya.
Sementara Perusahaan Gadai Swasta yang terdiri dari 14 entitas telah memberikan pinjaman dengan total Rp 44,84 miliar atau tumbuh 36,61 persen secara yoy. Pertumbuhan tersebut menunjukkan perkembangan yang baik bagi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan penghasilan menengah ke bawah di Sumatera Utara.
Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Sejak awal Januari hingga 31 Mei 2023, OJK telah menerima 2.989 permintaan layanan dari masyarakat Sumatera Utara, yang termasuk di dalamnya 375 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 141 merupakan pengaduan terkait perbankan, 120 merupakan pengaduan asuransi, 62 terkait dengan perusahaan pembiayaan, 45 terkait dengan fintech P2P lending -yang berizin yang terdaftar di OJK- dan sisanya merupakan layanan IKNB lainnya dan sektor pasar modal.
Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka -offline- maupun daring -online- melalui Learning Management System -LMS- dan media sosial.
Per 31 Mei 2023, OJK KRK Sumbagut telah melaksanakan 41 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 9.500 orang peserta di wilayah Sumatera Utara.
Perkembangan TPAKD
Di sisi lain kata Bambang Mukti Riyadi- OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah -TPAKD- sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan Sumatera Utara.
Dalam rangka menggerakkan roda pembangunan serta mengembangkan keuangan inklusif di desa secara masif guna meningkatkan perekonomian masyarakat, TPAKD Sumatera Utara telah menetapkan 7 desa wisata dalam piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif -EKI- di desa wisata yang terdiri dari Desa Timbang Jaya di Kab. Langkat, Desa Lolo Golu di Kab. Nias Barat, Desa Sisarahili di Kab. Nias Utara, Desa Budaya Lingga di Kab. Karo, Desa Karang Anyar di Kab. Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Pematang Johar di Kab. Deli Serdang.
OJK bersama dengan TPAKD, pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah terkait telah melaksanakan focus group discussion -FGD- di 7 desa wisata tersebut dalam rangka melakukan profiling demografi, kondisi keuangan, potensi wisata, fasilitas dan pelaku UMKM.
Total pembiayaan perbankan yang telah disalurkan kepada masyarakat di 7 desa wisata pada triwulan I-2023 mencapai Rp 6,2 miliar -1.246 debitur- yang dilakukan berdasarkan dokumen Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh OJK.
Pada tahapan selanjutnya katanya OJK KR5 akan terus berkomitmen melanjutkan implementasi program kerja Ekosistem Keuangan Inklusif di desa wisata melalui penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi penyaluran KUR bagi pelaku UMKM, business matching, serta pendampingan kepada masyarakat desa secara bersama-sama dengan OPD terkait, dan industri jasa keuangan.-
-FR-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar