MEDAN | Elindonews.my.id
Untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dan percepatan akses keuangan di Sumut, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah -TPAKD-Sumut telah menetapkan tujuh desa wisata dalam piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif -EKI- di desa wisata.
Demikian Kepala Otoritas Jasa Keuangan -OJK-Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara -KR 5 Sumbagut- Bambang Mukti Riyadi mengatakan hal itu kepada wartawan pada acara Media Lunch di Medan, Senin -15-05-2023-.
Bambang menuturkan, selama triwulan I 2023, OJK dan TPAKD Sumut telah melakukan focus group discussion -FGD- ke tujuh desa tersebut bersama pemerintah setempat dalam melakukan profiling demografi, kondisi keuangan, potensi wisata, fasilitas dan UMKM di lingkungan wisata.
Tujuh desa wisata tersebut adalah Desa Timbang Jaya Langkat, Desa Lolo Golu Nias Barat, Desa Sisarahili Nias Utara, Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia Deli Serdang dan Desa Pematang Johar Deli Serdang.
Lima dari tujuh desa wisata di Sumut telah memiliki minimal satu Agen Laku Pandai. Sepanjang triwulan I-2023, total penyaluran kredit di desa wisata tercatat sebesar Rp 6,8 miliar kepada 1.273 debitur.
Kredit Sektor Pariwisata kata Bambang menambahkan pada triwulan I 2023, penyaluran kredit sektor pariwisata Sumut mencapai Rp 3,18 triliun. Meningkat 7,41 persen -yoy- dibandingkan periode yang sama tahun lalu -Rp 2,96 triliun-.
“Sementara, untuk kredit macet atau Non Performing Loan -NPL- tercatat sebesar 3,58 persen persen turun 213 bps -yoy-dari periode sama tahun lalu -5,71 persen-.
”OJK juga telah melakukan FGD benchmarking ke Kabupaten Klaten, Yogyakarta yakni6 ke beberapa desa dan lokasi wisata serta pelaku UMKM Kabupaten Klaten terkait strategi pengelolaan desa wisata, produk UMKM berkelanjutan, peran pemerintah, dan percepatan akses permodalan untuk mengatasi rentenir,” katanya.
Untuk triwulan I 2023, penyaluran kredit sektor pariwisata Sumut mencapai Rp 3,18 triliun atau meningkat 7,41 persen -yoy- dibandingkan periode yang sama tahun lalu -Rp 2,96 triliun-.
“Sementara, untuk kredit macet atau Non Performing Loan -NPL- tercatat sebesar 3,58 persen persen turun 213 bps -yoy- dari periode sama tahun lalu -5,71 persen-tutur Bambang Mukti Riyadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.
Selain itu OJK juga telah melakukan FGD benchmarking ke Kabupaten Klaten, Yogyakarta yakni ke beberapa desa dan lokasi wisata serta pelaku UMKM Kabupaten Klaten terkait strategi pengelolaan desa wisata, produk UMKM berkelanjutan, peran pemerintah, dan percepatan akses permodalan untuk mengatasi rentenir.
Bambang juga menjelaskan, selama triwulan I 2023, OJK dan TPAKD Sumut telah melakukan focus group discussion -FGD- ke tujuh desa tersebut bersama pemerintah setempat dalam melakukan profiling demografi, kondisi keuangan, potensi wisata, fasilitas dan UMKM .
Lima dari tujuh desa wisata di Sumut telah memiliki minimal satu Agen Laku Pandai.
Sepanjang triwulan I 2023, total penyaluran Tujuh Desa Wisata Sumut Masuk Ekosistem Keuangan Inklusif. Untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dan percepatan akses keuangan di Sumut, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah --TPAKD-. Sumut telah menetapkan tujuh desa wisata dalam piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif -EKI-.
Bambang juga menambahkan selama triwulan I 2023, sampai triwulan I 2023, total penyaluran kredit wisata tercatat sebesar Rp 6,8 miliar kepada 1.273 debitur.
.FR-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar